Konsolidasi Kinerja dan Integritas: PTUN Semarang Gelar Rapat Bulanan September 2026

SEMARANG — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Semarang kembali menggelar agenda rutin rapat bulanan guna mengevaluasi capaian kinerja serta memperkuat kedisiplinan dan integritas aparatur peradilan. Pertemuan yang berlangsung pada hari Kamis, 10 September 2026, bertempat di Ruang Cakra PTUN Semarang, dipimpin secara langsung oleh Ketua PTUN Semarang, Bapak Joko Agus Sugianto, S.H.

Rapat ini dihadiri oleh para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan PTUN Semarang. Pelaksanaan rapat bulanan ini merupakan wujud komitmen instansi dalam menjaga kualitas pelayanan peradilan serta mengevaluasi hambatan maupun kendala yang dihadapi selama periode sebelumnya.

Agenda dan Fokus Pembahasan

Dalam arahannya, Bapak Joko Agus Sugianto, S.H. memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi fokus utama dalam peningkatan kinerja lembaga, di antaranya:

• Evaluasi Penanganan Perkara: Memonitor ketepatan waktu penyelesaian perkara (minutasi) agar sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
• Kedisiplinan dan Profesionalisme: Menekankan pentingnya menjaga integritas moral, mematuhi kode etik profesi, serta meningkatkan disiplin kerja bagi seluruh aparatur peradilan.
• Kualitas Pelayanan Publik Terpadu: Optimalisasi standar pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam pemanfaatan fasilitas dan layanan berbasis elektronik (e-court).
• Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan: Memastikan seluruh rekomendasi dari Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) telah ditindaklanjuti dengan baik oleh masing-masing bagian.

Arahan Pimpinan: Menjaga Integritas dan Zona Integritas

Di sela-sela pemaparannya, Ketua PTUN Semarang menegaskan bahwa seluruh jajaran harus terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Penguatan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus senantiasa diimplementasikan secara nyata dalam keseharian tugas pelayanan publik.

“Rapat bulanan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan momentum penting bagi kita untuk berintrospeksi, menyamakan persepsi, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat,” tegas Bapak Joko Agus Sugianto, S.H. di hadapan seluruh peserta rapat.

Rapat yang berlangsung interaktif ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana setiap bagian diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan capaian kerja sekaligus kendala teknis di lapangan guna segera dicarikan solusi bersama.