Peraturan dan Kebijakan terkait Layanan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu
Prosedur Pemberian Layanan Hukum
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, prodeo (pembebasan biaya perkara) diatur secara rinci sebagai salah satu bentuk layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Berikut adalah penjelasan mengenai prodeo berdasarkan PERMA tersebut:
1. Pengertian Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Prodeo adalah layanan pembebasan biaya perkara di pengadilan bagi orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi. Biaya yang ditanggung oleh negara meliputi berbagai komponen biaya proses berperkara (Pasal 4 dan Pasal 7).
2. Penerima Layanan Prodeo
- Setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi.
- Ketidakmampuan dibuktikan dengan:
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa/lurah setempat.
- Dokumen lain seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jamkesmas, Raskin, PKH, BLT, KPS, atau dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
3. Tingkatan Perkara yang Dapat Diajukan Prodeo
- Tingkat pertama (pengadilan negeri/agama/PTUN).
- Tingkat banding.
- Tingkat kasasi.
- Peninjauan kembali.
4. Prosedur Pengajuan Prodeo
a. Tingkat Pertama:
- Permohonan diajukan secara tertulis sebelum sidang pertama (untuk perdata, agama, tata usaha negara).
- Dilampiri bukti ketidakmampuan (SKTM atau dokumen lain).
- Diajukan ke Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan.
- Panitera memeriksa kelayakan dan ketersediaan anggaran.
- Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara jika dikabulkan.
b. Tingkat Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali:
- Jika sudah ditetapkan prodeo di tingkat pertama, cukup lampirkan Surat Penetapan tersebut.
- Jika baru diajukan di tingkat banding/kasasi/PK, permohonan diajukan segera setelah putusan sebelumnya diterima dan sebelum memori banding/kasasi diajukan.
5. Komponen Biaya yang Dibiayai Negara
Biaya yang ditanggung meliputi:
- Materai
- Biaya pemanggilan para pihak
- Biaya pemberitahuan putusan
- Biaya sita jaminan
- Biaya pemeriksaan setempat
- Biaya saksi/ahli
- Biaya eksekusi
- ATK
- Fotokopi berkas
- Pengiriman dokumen
- Penjilidan berkas
- Perlengkapan kepaniteraan
Catatan: Biaya pendaftaran perkara, redaksi, leges, dan PNBP lainnya tidak dibebankan kepada penerima layanan.
6. Mekanisme Pembiayaan
- Dibebankan pada anggaran negara melalui APBN Mahkamah Agung.
- Panitera sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan untuk membebankan biaya ke kas negara.
- Bendahara pengeluaran mencatat dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran.
7. Pengawasan dan Pelaporan
- Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas pengawasan.
- Panitera wajib mencatat dalam buku registrasi khusus.
- Dilaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan.
8. Hak Penerima Layanan
- Tidak dipungut biaya apapun selama proses berperkara.
- Berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur.
- Berhak mengajukan pengaduan jika layanan tidak sesuai.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan adalah layanan yang dibentuk untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Berikut penjelasan lengkapnya: