Syarat Gugatan

1.  PENGAJUAN GUGATAN

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pasal 2 ayat (1) Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setalah menempuh upaya administratif.

Berdasar ketentuan tersebut maka sebelum gugatan sengketa administrasi pemerintahan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus ditempuh Upaya Administrasi terlebih dahulu. 

Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan, bahwa Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan / atau tindakan yang merugikan.

Jadi untuk dapat mengajukan guagatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pihak yang mengajukan gugatan diharuskan untuk menyertakan atau melampirkan Keputusan penyelesain sengketa melalui Upaya Administratif yang telah ditempuh. 

Gugatan diajukan secara tertulis rangkap 8 (delapan) dilengkapi :

-  Keputusan penyelesain sengketa melalui Upaya Administratif 

-   Bukti Pembayaran Biaya Perkara melalui Bank BRI. 

-   Fotocopi Objek Sengketa sejumlah 1 eksemplar (apabila sudah ada) 

-   Surat Kuasa sejumlah 5 eksemplar disertai copy Kartu Pengenal Advokat 

-   Fotokopi KTP Para Pihak sejumlah 1 eksemplar (Apabila tidak diwakilkan) 

-   Surat Gugatan dilengkapi dengan softcopy (CD/Flashdisc) 

 

2.  FORMAT SURAT-SURAT (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Daftar/Bukti dan Kesimpulan) sebagai berikut: 

-   Ukuran Kertas: F4, 

-   Jenis font/Huruf: Arial 

-   Ukuran font/Huruf: 12 

-   Spasi : 1,5 

-   Margin: Kiri 4 cm, Kanan 2 cm, Atas 3, Bawah 3 cm. 

 

3.   PENYERAHAN SURAT GUGATAN SEDAPAT MUNGKIN DILENGKAPI ALAT BUKTI TERTULIS 

4.   PENYERAHAN SURAT GUGATAN, JAWABAN, REPLIK, DUPLIK DAN DAFTAR BUKTI WAJIB DISERTAI SOFTCOPY DALAM BENTUK CD/FLASHDISK 

5. TERTIB PERSIDANGAN : 

   1.  Para Pihak wajib mengisi Daftar Hadir Sidang di Meja Informasi. 

   2.  Para Pihak wajib datang sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada sidang sebelumnya (toleransi waktu keterlambatan 30 menit). 

   3.  Para Pihak membantu menjaga ketertiban dalam persidangan. 

   4.  Sebelum Pemeriksaan, Pihak yang mengajukan Saksi wajib mempersiapkan / menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam persidangan. 

   5.  Seragam yang dikenakan Para Pihak di Persidangan :

                1.  Advokat: Pakaian lengkap dengan dasi 

                2.  Pejabat Pemerintah: Pakaian Dinas Harian (PDH)

                3.  Masyarakat Sipil: Pakaian rapi berdasi atau Batik lengan panjang