Semarang - Seluruh  jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  diharapkan bisa terus memacu kinerja demi memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk merealisasikan harapan itu ialah membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Walaupun berstatus sebagai satuan kerja kecil di lingkup Mahkamah Agung, namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi PTUN Semarang untuk terus berinovasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Intinya, tantangan harus dihadapi, termasuk membuat pelbagai terobosan positif.

Ketua PTUN Semarang Herman Baeha, SH, MH, menegaskan pihaknya sudah membuat dokumen zona integritas yang wajib dilaksanakan oleh hakim, panitera, dan pegawai. Ia berharap dengan penerapan zona itu nantinya dapat menghasilkan pelayanan prima serta putusan hukum yang berkualitas.

Dokumen zona integritas merupakan dokumen yang berisi sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menuju WBK dan WBBM. Berbekal kebijakan itu, maka PTUN Semarang ke depannya mampu mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. Ada enam area untuk menuju WBK dan WBBM yang harus diperhatikan, yaitu area manajemen kepemimpinan, tata laksana, penataan sistem manajemen, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan yang berkualitas.

"Saya juga ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa dalam hal pelayanan, itu tidak ada yang namanya transaksi di bawah meja. Karena bagaimanapun langkah itu tujuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan."

PTUN Semarang  juga sudah menerapkan area hakim sebagai zona integritas, sehingga tidak ada pihak manapun atau yang beperkara berada di wilayah steril tersebut. Dengan sistem itu maka hakim dapat berkerja maksimal tanpa terganggu konsentrasinya.