Semarang - Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan TUN Semarang, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara membuka rapat dalam rangka pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu pada PTUN Semarang (02/07/2018).

Kali ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melaksanakan kegiatan akreditasi pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimulai pada tanggal 2-4 Juli 2018.

Dalam kegiatan akreditasi ini terdapat 7 (tujuh) area yang akan dievaluasi, yaitu : 

  1. Manajemen kepemimpinan dan sumber daya manusia 
  2. Pola bindalmin dan SOP penyelesaian perkara 
  3. Sarana dan prasarana pengadilan 
  4. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi berbasis IT lainnya 
  5. Pedoman pelayanan meja informasi dan pengaduan 
  6. PNBP dan biaya proses penyelesaian perkara 
  7. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Adapun Tim asesor akreditasi telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 333/Djmt/Kep/5/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hasil akhir penilaian akreditasi yang didapat PTUN Semarang adalah A. Semoga PTUN Semarang bisa mempertahan kan dan menambah pelayanan yang baik ini. (don)