Index Berita

UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN CPNS MENJADI PNS PTUN SEMARANG

Semarang -  Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (22/04/2020) diselenggarakan Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2 orang CPNS atas nama Nur Rochman, S.H. dan Preistia, SAP oleh Ketua PTUN Semarang, Bapak Herman Baeha, S.H.,M.H.

Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil ini dilakukan dengan cara berbeda, mengingat  masih dilakukan upaya pencegahan penyebaran wabah virus Corona di Kota Semarang, maka pelantikan ini dihadiri oleh perwakilan Hakim, Pejabat fungsional & struktural juga Pegawai, dengan menggunakan masker dan menjaga jarak.

Ketua PTUN Semarang  berpesan agar kualitas dan kuantitas kinerja dari para PNS harus ditingkatkan, taatilah aturan negara yakni  peraturan dan perundang-undangan yang ada.

DR. SYARIFUDIN KETUA MAHKAMAH AGUNG PERIODE 2020-2025

 
 
 
 Jakarta - Hakim Agung Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung baru menggantikan Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. Beliau memenangkan 32 suara, unggul dari Andi Samsang Nganro yang mendapat 14 suara. Pemilihan dilakukan secara voting oleh para hakim agung (47 suara). Beliau akan menjabat Ketua MA dari 2020-2025 Pemilihan ini dilaksanakan pada hari Senin, 6 April 2020 di ruang Kusumah Atmadja. 
 
Pemilihan yang dilakukan sejak pukul 10.00. WIB tersebut dilakukan dalam dua putaran. Putaran pertama menempatkan Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH., sebagai peraih suara terbanyak yaitu 22 suara, disusul oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH, dengan 14 suara. Namun karena belum memenuhi kuorum, maka Ketua Mahkmah Agung memutuskan dilakukan pemilihan putaran kedua.
 
Dalam putaran kedua, seluruh hakim agung melaksanakan pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka, bebas dan rahasia. Pada putaran kedua ini, para Hakim Agung hanya memilih satu di antara dua nama calon yang mendapatkan suara terbanyak pada putaran pertama, yaitu  Hakim Agung M. Syarifuddin dan Hakim Agung Andi Samsan Nganro.
 
Hasil sidang Putaran Kedua memutuskan Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2020-2025. Hakim Agung M. Syarifuddin meraih 32 suara unggul 18 suara dari pesaingnya Hakim Agung Andi Samsan Nganro yang meraih 14 suara.
 
Sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Syarifudin berharap bisa bersatu padu, bekerja sama dalam membangun badan peradilan yang agung selama masa kepemimpinanya. “Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan kepercayaan melanjutkan estafet kepemimpinan ini,” kata Syarifuddin.
 
Lebih lanjut Syarifuddin juga menyampaikan kepada semua agar bisa bekerja sama dan memulainya dengan bismillah, “agar seberat apapun pekerjaan yang ada bisa menjadi ladang ibadah bagi kita semua,” jelas Syarifuddin.
 
Pada kesempatan tersebut, Syarifuddin mengapresiaisi Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH yang dikenal sebagai Bapak Pembaharauan Mahkmah Agung yang telah melahirkan beragam kemajuan yang berdampak kebaikan bagi lembaga peradilan di Indoenisia. “Kita akan melanjutkan semua ini agar badan peradilan yang agung bisa kita capai secepatnya,” harap Syarifuddin
 
Sementara itu, dalam sambutannya Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menyampaikan selamat kepada Dr. H. Muhammad Syarifuddin, SH., MH., yang telah terpilih menjadi Ketua Mahkama Agung Periode 2020-2025. Hatta Ali mengatakan bahwa kepercayaan ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan penuh kerja keras.
 
Pada kesempatan itu pula, mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu berpesan kepada para Calon Ketua Mahkamah Agung lainnya yang telah mengikuti kompetisi ini dengan fair, agar tidak berkecil hati karena segala sesuatunya pasti ada hikmah yang tersembunyi.
 
Pada kesempatan tersebut Hatta Ali menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada para Hakim Agung yang telah menyempatkan hadir dan menggunakan hak pilihnya pada hari ini. Suara para Hakim Agung adalah masa depan bagi lembaga peradilan Indonesia khususnya dalam 5 tahun ke depan.
 
Hasil pemilihan selanjutnya akan diproses oleh Panitia Pemilihan untuk diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia yang akan menetapkan secara definitif Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 
Di akhir sambutan penutupannya, Hatta Ali mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mendukung Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang baru.
 
Setelah acara pemilihan selesai, para Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, dan Panitia Pemilihan memberikan ucapan selamat kepada Syarifuddin dengan cara salam Corona, yaitu dengan meletakan tangan di dada.
 
Selamat Dr. Syarifudin atas terpilihnya sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025. Selamat bertugas.
 
 
 
 
 

PURNABAKTI PANITERA MUDA HUKUM PTUN SEMARANG TAHUN 2020

 

 

Semarang – Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang diadakan acara Purnabakti Panitera Muda Hukum PTUN Semarang (28/02/2020) Ibu SUKSES SRI TYASTUTI HUSADANINGSIH, SH. Acara ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar PTUN Semarang.

Acara Purnabakti berjalan dengan penuh khidmat, sakral dan haru.

 

PTUN SEMARANG BANGUN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI

Semarang - Seluruh  jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  diharapkan bisa terus memacu kinerja demi memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk merealisasikan harapan itu ialah membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Walaupun berstatus sebagai satuan kerja kecil di lingkup Mahkamah Agung, namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi PTUN Semarang untuk terus berinovasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Intinya, tantangan harus dihadapi, termasuk membuat pelbagai terobosan positif.

Ketua PTUN Semarang Herman Baeha, SH, MH, menegaskan pihaknya sudah membuat dokumen zona integritas yang wajib dilaksanakan oleh hakim, panitera, dan pegawai. Ia berharap dengan penerapan zona itu nantinya dapat menghasilkan pelayanan prima serta putusan hukum yang berkualitas.

Dokumen zona integritas merupakan dokumen yang berisi sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menuju WBK dan WBBM. Berbekal kebijakan itu, maka PTUN Semarang ke depannya mampu mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. Ada enam area untuk menuju WBK dan WBBM yang harus diperhatikan, yaitu area manajemen kepemimpinan, tata laksana, penataan sistem manajemen, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan yang berkualitas.

"Saya juga ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa dalam hal pelayanan, itu tidak ada yang namanya transaksi di bawah meja. Karena bagaimanapun langkah itu tujuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan."

PTUN Semarang  juga sudah menerapkan area hakim sebagai zona integritas, sehingga tidak ada pihak manapun atau yang beperkara berada di wilayah steril tersebut. Dengan sistem itu maka hakim dapat berkerja maksimal tanpa terganggu konsentrasinya.

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TAHUN 2020


Semarang - Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melakukan penandatanganan Pakta Integritas pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020. Penandatangan pakta integritas dilakukan oleh seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang bertempat di ruang sidang utama yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Herman Baeha, S.H., M.H. Penandatanganan pakta integritas sebagai tanda komitmen Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam melakukan tugas pokok dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyampaikan bahwa pakta integritas bukan hanya untuk ditandatangani saja tetapi untuk dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan. Untuk itu, diharapkan para pegawai Pengadilan Tata Usaha negara semarang dapat melakukan komitmen yang telah tertuang di Pakta Integritas. (preistia)

HUT PERATUN KE XXIX DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG


Semarang - Peringatan HUT PERATUN ke XXIX di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diselenggrakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020. Acara dibuka dengan menyanyikan hymne dan mars Peratun kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang diberikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Herman Baeha, S.H., M.H. dalam sambutannya, Bapak Ketua kembali mengajak seluruh jajajaran PTUN Semarang untuk lebih bersemangat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan.HUT Peratun menjadi momentun bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu mewujudkan peradilan yang agung. Acara selanjutnya yaitu pembacaan sejarah peratun dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada Panitera Muda Hukum Ibu Sukses Sri Tyastuti Husdaningsih, S.H. (preistia)

Penandatanganan MOU Posbakum Awalindo dengan PTUN Semarang

 
Pada Hari senin (13 Januari 2020) telah dilakukan penandatanganan kontrak kerja kesepakana antara Posbakum Awalindo dengan PTUN Semarang. keberadaan Posbakum bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di PTUN Semarang. Dengan adanya perjanjian kerja ini diharapkan dapat mengakomodasi masyarakat pencari keadilan yang ingin memperoleh bantuan hukum di PTUN Semarang. 
Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Herman Baeha, S.H., M.H selaku Ketua PTUN Semarang dengan Ibu Sri Arjani, SH.,MH dari Posbakum Awalindo dengan disaksikan oleh Sekretaris, Panitera dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

KUNJUNGAN KULIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UNGARANKE PTUN SEMARANG

Semarang (13/01/2020), bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Semarang sejak jam 09.30 WIB berlangsung Acara Kunjungan Kuliah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan program Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Acara tersebut disambut langsung oleh Ketua PTUN Semarang, Bapak Herman Baeha, S.H., M.H. dengan didampingi oleh salah seorang Hakim PTUN Semarang, Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H. dan dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang mahasiswa Semester V Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo Ungaran dan seorang Dosen Pendamping, yaitu Bapak Binov Handitya, S.H., M.H. 

Pada acara tersebut Ketua PTUN Semarang menyampaikan sambutan dan memberikan materi pendahuluan tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dilanjutkan presentasi materi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara melalui slide power point oleh Bapak Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H. Setelah penyampaian materi dari narasumber PTUN Semarang, dilanjutkan sesi tanya jawab, mahasiswa peserta acara kunjungan kuliah tersebut bertanya langsung kepada para narasumber dan dijawab secara tuntas oleh narasumber. Bapak Binov Handitya, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping kunjungan kuliah tersebut menyampaikan rasa terima kasih yang dalam karena mendapatkan sambutan luar biasa, langsung dari Ketua PTUN Semarang.

Sebagai tali asih dalam menjalin hubungan baik dengan PTUN Semarang dilakukan penyerahan plakat kenang-kenangan dari Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Kabupaten Semarang yang disampaikan oleh Bapak Binov Handitya, S.H., M.H. kepada Ketua PTUN Semarang. Acara ditutup pada jam 10.20 WIB dan diakhiri dengan sesi foto bersama Ketua PTUN Semarang, Bapak Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H. (Hakim PTUN Semarang), Bapak Binov Handitya, S.H., M.H. (Dosen Pendamping), dan seluruh mahasiswa peserta acara kunjungan kuliah di PTUN Semarang.

 

 

 

WISUDA PURNABAKTI WAKIL KETUA DAN PURNABAKTI PANITERA PENGGANTI PTUN SEMARANG TAHUN 2019

Semarang – Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang diadakan acara Wisuda purnabakti Wakil Ketua dan Purnabakti Panitera Pengganti PTUN Semarang (19/12/2019). Acara ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar PTUN Semarang, Dharmayukti Karini dan tamu undangan.

Ketua PTUN Semarang HERMAN BAEHA, SH.MH. memimpin langsung acara Wisuda ini. Adapun  yang memasuki purnabakti adalah  Wakil Ketua PTUN Semarang Ibu BERTHA SITOHANG, SH dan Panitera Pengganti Ibu Laelatul Aminah, SH.  Acara dimulai dengan Wisuda Purnabakti Wakil Ketua PTUN Semarang  Ibu BERTHA SITOHANG, SH. Ditandai dengan pelepasan toga dan kalung Hakim  oleh Bapak Ketua PTUN Semarang

Acara Wisuda Purnabakti berjalan dengan penuh khidmat, sakral dan haru.

TUAKA TUN DIKUKUHKAN MENJADI GURU BESAR UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr  H. Supandi, SH., M.Hum dikukuhkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap Dalam Bidang Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di Gedung Prof Soedarto, Tembalang, Semarang, Jumat (29/11/2019)

Pidato pengukuhan Supandi berjudul  Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara  Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong  Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia.

Supandi memaparkan perkembangan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) saat ini menjadi semakin luas. Ia juga menjelaskan tentang konsekuensi  Revolusi Industri 4.0 yang berdampak pada pelayanan publik di bidang administrasi negara melalui pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.

"Mahkamah Agung termasuk lingkungan Peratun didalamnya mulai  menggunakan sarana TI guna memodernisasi administrasi penyelesaian perkara, baik dari aspek strukturnya maupun fungsinya dalam rangka menghadapi adanya revolusi industri 4.0. Pemanfaatan teknologi bagi badan adalah salah satu upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas peradilan berupa keterlambatan penyelesaian perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur badan peradilan" jelasnya.

Lebih lanjut Supandi menjelaskan melalui penerapan IT prestasi Kamar TUN ini bukan hanya dalam memutus saja, bahkan dalam minutasinya pun di tahun 2018 perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.377 perkara. Dibandingkan dengan perkara yang masuk, rasio penyelesaian perkara (clearance rate)  sebesar 98, 01 %. Jadi, rata-rata waktu minutasi perkara pada Kamar TUN selama 2 bulan, tambahnya.

Menurutnya penerapan dan pengembangan e-court kedepannya yang  terus berkembang bahkan sampai pada tahap putusan tentu akan berdampak pada  semakin berkurangnya penggunaan kertas. Dengan demikian baik disadari atau tidak pengadilan telah memulai budaya baru yang disebut paperless culture. Bukan tidak mungkin melalui langkah sederhana kedepan pengadilan-pengadilan di Indonesia mampu melahirkan  pengadilan yang  ramah lingkungan (eco-court).

Supandi juga menjelaskan tantangan  kedepan dari penerapan peradilan elektronik adalah terkait dengan Keputusan Elektronis  dan Permasalahan Bukti Elektronik. Tanggung jawab hukum administrasi negara kedepan adalah bagaimana menjamin keamanan dan keautentikan terhadap dokumen public tersebut kepada publik harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah pejabat negara tampak hadir dalam proses pengukuhan tersebut diantaranya adalah  Ketua Mahkamah Agung, Prof. Hatta Ali, Staff Khusus Wakil Presiden Prof. M. Nasir, Gubernur  Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Komisioner Komisi Yudisial.

Rektor Undip Prof Yos Johan Utama menuturkan, dengan dikukuhkannya Prof Supandi, maka Undip hingga saat ini telah mengukuhkan 9 Guru Besar  dosen tidak tetap. Prof Supandi sendiri merupakan Guru Besar ke-24 yang dikukuhkan Undip di tahun 2019 ini.