EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM-JURNAL MA

 

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM 

PERADILAN DI INDONESIA

Oleh :

Dyah Widiastuti, S.H., M.H.

 

 

  1. 1.            Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan negara dimana penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku.[1] Dengan kata lain, bahwa negara hukum merupakan negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum.[2] Pembatasan terhadap kebebasan pemerintahan merupakan prinsip utama dalam negara hukum.[3] Untuk itu, negara hukum ditujukan untuk menghindari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.[4]

Konsep negara hukum tersebut pada awalnya berkembang dalam sistem hukum eropa kontinental yang biasa disebut dengan istilah rechtsstaat. Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa ciri-ciri rechtsstaat adalah sebagai berikut:[5]

  1. adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (Grondrechten);
  2. pemisahan kekuasaan (separation of power /scheiding van machten);
  3. pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van het bestuur);
  4. adanya peradilan administrasi (adminsitrative rechtspraak).

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya badan peradilan. Terkait dengan hal tersebut, Galang Asmara menyatakan bahwa lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam negara hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik penyelenggara negara maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum.[6] Senada dengan hal tersebut, Sjachran Basah juga menyatakan bahwa peradilan merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum yang menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum.[7]

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari ketentuan di atas, maka lembaga peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi (bifurcation system). Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di atas juga menentukan bahwa di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian, di bawah empat lingkungan peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pengadilan khusus adalah Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 menentukan bahwa “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”. Dari ketentuan tersebut, maka secara normatif yuridis Pengadilan Pajak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002 menentukan bahwa “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Eksistensi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan Indonesia menimbulkan problem ketatanegaraan. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) problem ketatanegaraan tersebut, yakni: pertama, ketidakjelasan kedudukan Pengadilan Pajak, karena hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya norma hukum dalam UU No. 14 Tahun 2002 yang mengatur tentang kedudukan Pengadilan Pajak tersebut. Kedudukan Pengadilan Pajak hanya diatur dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di bawah salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan menurut Pasal 25, Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kedua, Eksistensi Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tidak mencerminkan adanya independensi dan imparsialitas serta kemerdekaan lembaga peradilan yang ditandai dengan adanya kewenangan Kementerian Keuangan untuk memberikan bimbingan organisasi, administrasi, dan keuangan. Padahal dalam sengketa perpajakan, salah satu pihak yang bersengketa adalah Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Kewenangan Kementerian Keuangan dalam memberikan bimbingan organisasi, administrasi, dan keuangan tersebut menyebabkan tidak adanya kemandirian Pengadilan Pajak, sehingga akan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa. Karenanya, eksistensi Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 karena pengelolaan Pengadilan Pajak masih memakai sistem 2 (dua) atap, yakni di bawah Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. 

 

  1. 2.            Pembahasan

2.1.        Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Salah satu lembaga negara yang terdapat dalam trias politika adalah lembaga yudisial. Lembaga yudisial adalah lembaga negara yang kewenangannya adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa, baik sengketa antar warga negara, maupun sengketa antar warga negara dengan negara. Eksistensi lembaga peradilan merupakan akibat hukum dianutnya negara hukum, dimana setiap sengketa yang terjadi dalam negara harus diselesaikan sesuai dengan hukum (due process of law) dan melalui lembaga peradilan yang independen dan imparsialitas. Bahkan eksistensi lembaga peradilan yang independen dan merdeka merupakan prasyarat suatu negara disebut sebagai sebagai negara hukum (rule of law). Dengan kata lain, eksistensi lembaga peradilan merupakan indikator penting suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum. Karenanya, secara a contrario suatu negara tidak dapat dikategorikan sebagai negara hukum, apabila tidak didukung oleh lembaga peradilan yang independen dan merdeka.

Lembaga peradilan merupakan lembaga yang mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Terkait dengan hal tersebut, Apeldoorn menyatakan bahwa lembaga peradilan merupakan instansi yang mempunyai fungsi untuk  memutus dan menyelesaikan perselisihan, dimana lembaga peradilan tersebut tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun tidak merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri sendiri di atas perkara, dan menyelesaikan pokok perselisihan dibawah suatu peraturan umum.[8]

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Indonesia sebagai negara hukum juga telah mengatur mengenai lembaga peradilan dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut secara eksplisit verbis diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Senada dengan hal tersebut, Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 juga menentukan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dari ketentuan di atas, maka kekuasaan kehakiman tertinggi dilaksanakan oleh sebuah Mahmakah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan dasar tersebut, Indonesia memakai bifurcation system, dimana kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga peradilan yang satu dengan yang lainnya terpisah, baik secara institusional maupun fungsional (kewenangan). Secara fungsional, Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945  jo Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 di atas juga menentukan bahwa di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Senada dengan hal tersebut, Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 juga menentukan bahwa

(1)  Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)  Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)  Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 18 dan Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 telah menentukan secara limitatif bentuk lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Untuk itu, maka pembentukan badan peradilan selain ke-empat badan peradilan tersebut adalah in-konstitusional.

Namun demikian, di dalam ke-empat lembaga peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menentukan bahwa “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”. Terkait dengan terminologi pengadilan khusus, Pasal 1 angka 8 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”. Artinya bahwa pengadilan khusus tidak diperbolehkan untuk dibentuk di luar ke-empat badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Adapun jenis pengadilan khusus dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yakni “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”.

Salah satu lembaga peradilan dalam sistem peradilan Indonesia adalah Pengadilan Pajak. Secara normatif, eksistensi Pengadilan Pajak diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002. UU No. 14 Tahun 2002 merupakan UU yang mencabut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Salah satu pertimbangan yang mendasari lahirnya UU No. 14 Tahun 2002 adalah “d. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung; dan e. bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak”.

Perlunya suatu lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP disebutkan bahwa, “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Sehingga, peradilan pajak merupakan implementasi acara prosedur, proses dan sistem kegiatan pengadilan dalam memutus kasus perpajakan dan konsekuensi hukumnya.[9] Terkait dengan eksistensi Pengadilan Pajak, Galang Asmara menyatakan setidak-tidaknya ada 2 (dua) hal yang melatarbelakangi perlunya Pengadilan Pajak, yakni:[10]

  1. Keberadaan Pengadilan Pajak bertujuan untuk menegakkan konsep negara hukum yang menghendaki adanya penegakkan hukum oleh lembaga peradilan. Hukum yang ditegakkan disini adalah hukum dalam bidang perpajakan yang terkait dengan penegakan hak dan kewajiban negara dan rakyat dalam rangka pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyatnya atau penduduk negara.
  2. Pengadilan Pajak berfungsi sebagai salah satu lembaga perlindungan hukum terutama berfungsi di dalam memberikan perlindungan terhadap Wajib Pajak dan penanggung pajak dari tindakan Pemerintah di dalam memungut pajak terhadap rakyat.

Kedudukan Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 yang menentukan bahwa “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”. Dari ketentuan di atas, maka kedudukan Pengadilan Pajak merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, sehingga dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan lembaga yudisial yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002 menentukan bahwa “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Secara yuridis, UU No. 14 Tahun 2002 tidak menentukan kedudukan Pengadilan Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 25 dan Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009. Dalam artian bahwa UU No. 14 Tahun 2002 tidak menentukan Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus di bawah ke-empat lingkungan peradilan yang ada. Ketentuan mengenai Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara hanya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 perlu direvisi, sehingga normanya menentukan bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Hal tersebut bertujuan supaya eksistensi Pengadilan Pajak sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009. Kedudukan Pengadilan Pajak harus diatur seperti ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum”.

Dilihat dari kompetensi absolut Pengadilan Pajak yakni untuk menyelesaikan sengketa perpajakan, maka Pengadilan Pajak merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu salah satu pihak yang berselisih harus pemerintah (bestuur) yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, dan terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau Hukum Administrasi.[11]

Sengketa pajak merupakan sengketa dalam lingkup Hukum Administrasi. Pendapat ini didasarkan atas ruang lingkup hukum pajak yang masuk dalam lingkup hukum publik. Bahkan menurut Brotodihardjo,[12] Hukum Pajak merupakan anak bagian dari Hukum Administrasi.  Peradilan administrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi tidak murni. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, peradilan pajak di Indonesia meliputi, peradilan administrasi murni maupun peradilan administrasi tidak murni, yaitu :

  1. Peradilan administrasi murni, seperti penyelesaian sengketa pajak (dulu) oleh majelis Pertimbangan Pajak (1915 s/d 1997) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (1997 s/d 2001), dan (sekarang) oleh Pengadilan Pajak (2002).
  2. Peradilan administrasi tidak murni, seperti pembetulan dan atau pembatalan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan). Dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa, “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.” Kekuasaan kehakiman dalam ketentuan diatas menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan melaksanakan fungsi dan wewenangnya guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Pengadilan Pajak menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 di atas berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya dibidang perpajakan.

Kecenderungan Pengadilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, adalah karena sifat perselisihan (sengketa) dan sifat para pihaknya. Dilihat dari subyek sengketa, keduanya (Pengadilan Pajak dan Peradilan Tata Usaha Negara) mempertemukan dua subyek yang bersengketa yakni unsur pemerintah dan unsur rakyat sebagai perorangan. Posisi pemerintah sebagai tergugat/terbanding yang keputusannya dipersoalkan sedangkan perorangan sebagai Penggugat/Pembanding. Dan dilihat dari obyek sengketa, keduanya mempermasalahkan tentang keputusan konkrit (ketetapan/beschikking) dari lembaga pemerintah yang ditujukan kepada individu, dimana ketetapan tersebut dianggap merugikan rakyat sebagai perorangan.  Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas maka dilihat dari kedudukannya, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan hal tersebut, maka sesungguhnya Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dari peradilan tata usaha negara. Karena sengketa pajak merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus pada peradilan tata usaha negara.[13]

Keterkaitan antara Pengadilan Pajak dengan peradilan tata usaha negara adalah dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut tolak ukur, yakni:

  1. Tolak Ukur Subyek

Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002 menentukan bahwa  “Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.” Dari pengertian di atas, maka subyek atau pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa pajak adalah antara rakyat (wajib pajak) dengan pemerintah (pemungut pajak). Dimana rakyat sebagai sebagai penggugat dan pemerintah sebagai tergugat. Rakyat dalam sengketa perpajakan mengajukan gugatan atas keabsahan (rechtnatigheid) tindakan hukum pemerintah dalam bidang perpajakan. Hal tersebut didasarkan pada teori bahwa tindakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan adalah tindakan yang bersegi satu (inzidigh), karenanya selalu pihak yang dirugikan adalah rakyat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menentukan bahwa “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. Terkait dengan hal tersebut, Sjachran Basah[14] juga menyatakan bahwa manakala sengketa itu terjadi antara rakyat dengan pemerintah, maka hal tersebut merupakan salah satu ciri dari sengketa tata usaha negara.

  1. Tolak Ukur Obyek

Yang menjadi obyek dalam sengketa pajak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002 adalah Keputusan (beschikking). Yang dimaksud Keputusan menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2002 adalah “suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksnaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengertian tersebut seirama dengan pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menentukan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikelurkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Penteapan atau suatu keputusan dalam bidang perpajakan akan melahirkan sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002. Hal tersebut juga senada dengan Pasal 1 angka 10 UU Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menentukan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari pendapat-pendapat di atas, Penulis juga berpendapat bahwa Pengadilan Pajak memang seharusnya merupakan pengadilan khusus pada peradilan tata usaha negara. Hal tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut: pertama, para pihak dalam sengketa pajak (subjectum litis) adalah warga negara sebagai penggugat dan pemerintah sebagai tergugat. Hal tersebut sama seperti sengketa tata usaha negara, dimana penggugatnya adalah seseorang atau badan hukum yang dirugikan oleh diterbitkannya KTUN oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tergugatnya adalah pemerintah (badan/pejabat tata usaha negara) sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009. Kedua, objek sengketa (objectum litis) dalam Pengadilan Pajak adalah keputusan (beschikking) dalam bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2002, sehingga keputusan tersebut menimbulkan sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002. Hal tersebut sama dengan objek sengketa di peradilan tata usaha negara yakni keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, sehingga akan menimbulkan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009. Ketiga, Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa pajak antara warga negara dengan pemerintah akibat dikeluarkannya keputusan pajak, sehingga Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang berfungsi untuk menguji keabsahan (rechtmtaigheid). Hal tersebut sama dengan peradilan tata usaha negara yang berfungsi untuk menguji kebasahan tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986. Dari ketiga pendapat tersebut,  maka UU No. 14 Tahun 2002 perlu direvisi untuk mengatur mengenai kedudukan Pengadilan Pajak pada peradilan tata usaha negara.

 

2.2.        Independensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman/independensi merupakan salah satu prinsip dalam praktek lembaga peradilan di dunia yang harus dijamin oleh setiap negara huku . Prinsip independensi berarti bahwa lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh siapapu, lembaga negara apapun dan dalam bentuk apapun dalam melaksanakan fungsinya. Lembaga peradilan harus lepas dari kepentingan apapun, sehingga lembaga peradilan tidak boleh memihak. Melalui prinsip independensi tersebut, lemabag peradilan diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk melaksanakan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Senada dengan hal tersebut, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa:

(1)  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

(2)  Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari ketentuan di atas, maka lembaga peradilan harus menjalan fungsinya secara mandiri. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa “Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi instrumen penting bagi demokrasi. Terkait dengan hal tersebut, E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips menyatakan bahwa “..Independence judiciary is a fundamental requirement for democracy. Within this understanding is the nation that judicial independence must first exist in relation to the executive and in relation to the parties. It must also almost involve independence in relation to the legislative power, as well as in relation to political, economic, or social pressure group...”.[15]Begitu tingginya tingkat urgensi kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai instrument utama the rule of law, maka jaminan proteksi terhadapnya perlu ditegaskan. Alexander Hamilton dalam the Federalist Papers No. 78 telah mengingatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah, oleh karena itu diperlukan perlindungan melalui konstitusi atau undang-undang dasar.[16] Terutama di negara-negara yang digolongkan ke dalam emerging democratic countries atau yang acapkali disebut sebagai negara-negara transisi.[17]

Kekuasaan kehakiman dan peradilan dalam pandangan Moh. Mahfud M.D adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Oleh karena itu, badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau kekuasaan pemerintah. Begitu pula yang di kemukakan oleh Suseno, bahwa Salah satu syarat penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama karena pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif), akan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa.

Pada sisi lain, Independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidakberpihakan (impartiality) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (political insularity). Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas hakim memang bukan sesuatu yang mudah dideteksi, dimana hal itu hanya dapat dilacak dari prilakunya selama menjadi hakim vis-a-vis keterkaitannya dengan pihak berperkara dalam konteks hubungan sosial ataupun hubungan politik. Filsuf Jeremy Bentham memiliki pendapat yang lebih tajam tentang imparsialitas hakim, yaitu; ” where is the cause of in which any the slightest departure from the rule of impartiality is, in the eye of justice and reason, anything else than criminal on the part of the judge?”[18]. Dengan demikian, harapan akan hadirnya keadilan di tengah sengketa dapat dipenuhi. Selain itu, adanya pengadilan pajak dapat mendukung upaya peningkatan pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan murah. Pengadilan pajak yang termasuk dalam kelompok pengadilan khusus sengaja dibentuk agar masyarakat yang secara khusus berselisih atas pajak dengan pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahannya dengan cepat dan murah.

Sebagai salah satu lembaga peradilan, Pengadilan Pajak juga harus independen/merdeka dari kekuasaan negara lain. Namun demikian, pengaturan mengenai Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 belum menunjukkan independensi sebuah lembaga peradilan. Ketidakindependensian Pengadilan Pajak tersebut dapat dilihat dari masih dianutnya pembinaan memakai sistem “dua atap/dual roop system” yakni di Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2002 yang menentukan:

(1)  Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2)  Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Ketentuan di atas menyebabkan Pengadilan Pajak berada pada posisi yang tidak independen sebagai ciri dan syarat suatu lembaga peradilan dalam negara hukum. Walaupun ada jaminan dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 yang menentukan bahwa “Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”, namun tetap saja ketentuan tersebut berpotensi untuk mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara.

Di samping itu, tidak independensinya Pengadilan Pajak menurut UU No. 14 Tahun 2002 juga dapat dilihat dari banyaknya kewenangan Kementerian Keuangan yang terkait dengan Pengadilan Pajak. Ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2002 yang menentukan kewenangan Kementerian Keuangan dalam Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

  1. Pasal 5 “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”.
  2. Pasal 8 ayat (1) “Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”.
  3. Pasal 8 ayat (2) “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung
  4. Pasal 9 ayat (5) “Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri”.
  5. Pasl 13 ayat (1) “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena…”
  6. Pasal 13 ayat (2) “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena tenaganya dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan tugas negara lainnya”.
  7. Pasal 14 “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan alasan..
  8. Pasal 16 ayat (1) “Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri Hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri
  9. Pasal 17 ayat (1) “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan sementara oleh Presiden atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung”.
  10. Pasal 22 ayat (2) “Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri”.
  11. Pasal 25 ayat (1) “Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, dan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan”.
  12. Pasal 27 “Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri”.
  13. Pasal 28 ayat (2) “Tata kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.
  14. Pasal 29 ayat (4) “Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri”.
  15. Pasal 34 ayat (2) “Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:..c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri”.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, sangat jelas bahwa kewenangan Kementerian Keuangan yang terkait dengan Pengadilan Pajak sangat besar. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip independensi yang mempersyaratkan adanya pemisahan kekuasaan (separation of power), baik secara fungsional maupun institusional. Kewenangan yang besar tersebut menyebabkan besarnya potensi Pengadilan Pajak tidak independen dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki, karena Kemnterian Keuangan (Dirjen Pajak) merupakan salah satu pihak yang selalu menjadi tergugat dalam sengketa pajak.

 Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2002  tersebut bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan yang secara tegas dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009, sehingga, ketentuan tersebut adalah inkonstitusional. Untuk mewujudkan Pengadilan Pajak yang independen/bebas, maka dibutuhkan pengaturan ulang atas ketentuan mengenai pembinaan “dual roop” tersebut menjadi sistem pembinaan “satu atap/one roop system” di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, perlu juga diatur mengenai penghapusan kewenangan Kementerian Keuangan yang terkait Pengadilan Pajak dalam UU No. 14 Tahun 2002.

 

  1. 3.            Kesimpulan

3.1.        Menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksnakan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa pajak. Namun demikian, UU No. 14 Tahun 2002 tidak menentukan secara limitatif mengenai kedudukan Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Kedudukan mengenai Pengadilan Pajak hanya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus pada peradilan tata usaha negara. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa Pengadilan Pajak dan peradilan tata usaha negara mempunyai kesamaan, yakni a) subjectum litis-nya adalah warga negara sebagai penggugat dan pemerintah sebagai tergugat; b) objectum litis adalah keputusan (beschikking); c) Pengadilan Pajak dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan yang berfungsi untuk menguji kebasahan (rechtmatigheid) tindakan pemerintah.

3.2.        Pengaturan mengenai Pengadilan  Pajak dalam UU No. 14 Tahun 2002 tidak mencerminkan independensi/kemerdekaan lembaga peradilan sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pembinaan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002. Di samping itu, kewenangan Kementerian Keuangan yang terkait dengan Pengadilan Pajak sangat besar, sehingga tidak mencerminkan prinsip independensi karena tidak adanya pemisahan kekuasaan (separation of power), baik secara institusional maupun secara fungsional.

 

  1. 4.            Saran

UU No. 14 Tahun 2002 perlu dilakukan perubahan/penggantian, sehingga kedudukan Pengadilan Pajak diatur secara jelas bahwa Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai pengadilan khusus pada peradilan tata usaha negara. Di samping mengenai kedudukan, perubahan/penggantian UU No. 14 Tahun 2002 juga perlu dilakukan untuk mengatur mengenai independensi Pengadilan Pajak dengan cara merubah pembinaan “dual roof” menjadi “one roof” yakni semua pembinaan berada di Mahkamah Agung.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.

 

Joeniarto, Negara Hukum, YBP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981.

 

Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

 

Irianto A. Baso Ence, Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi; Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Alumni, Bandung, 2008.

 

Donald A. Rumokoy, Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya, dalam Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum AdministrasiNegara, Yogyakarta : UII Press, 2001.

 

Galang Asmara, Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006.

 

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni, 1997.

 

Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Bandung: Eresco, 1964.

 

Bahari U. Pengantar Hukum Pajak, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2001.

 

Bachasan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni 1979.

 

R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu hukum Pajak,Bandung: Refika Aditama, 2010.

 

Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Bandung: Refika Aditama, 2006.

 

E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips, Constitutional Law: An Outline of The Lawa and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law, edition, London: Longmans, 1965.

 

Alexander Hamilton, James Madison, John Day, The Federalist Paper, 1961, 456-466. dalam Susi Dwi Harijanti, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka: Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia”, paper 2003.

 

M. Asrun, Krisis Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, ELSAM, Jakarta, 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepada Yth.

SEKRETARIS PANITIA LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (LKTI) SEPEREMPAT ABAD (25 TAHUN) PERADILAN TATA USAHA NEGARA

d.a KETUA KAMAR TATA USAHA NEGARA – MAHKAMAH  AGUNG RI

 

Jalan  Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyah Widiastuti, SH., MH

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jalan Abdulrahman Saleh No. 89

Semarang

 

 

 

 

 

 

Lomba Karya Tulis Ilmiah – Seperempat Abad (25 Tahun) Peratun

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM 

PERADILAN DI INDONESIA

 

 

 

 

 

 

 

Oleh:

DYAH WIDIASTUTI, SH., MH

Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Semarang

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Dalam Rangka Lomba Karya Tulis Ilmiah  (LKTI) Seperempat Abad (25 Tahun) Peradilan Tata Usaha Negara - Mahkamah Agung RI

2015

 



[1] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1977, hal. 10

[2] Joeniarto, Negara Hukum, YBP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hal. 8

[3] Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,     hal. 16

[4] Irianto A. Baso Ence, Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi; Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Alumni, Bandung, 2008, hal. vii

[5] Donald A. Rumokoy, Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya, dalam Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum AdministrasiNegara, Yogyakarta : UII Press, 2001, hal.7

[6] Galang Asmara, Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006, hal. 3

[7] Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni, 1997, hal. 26

[8] Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Bandung: Eresco, 1964, hal. 6

[9] Bahari U.  Pengantar Hukum Pajak, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2001,       hal. 165

[10] Galang Asmara, Op.Cit

[11] Bachasan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni 1979, hal. 114

[12] R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu hukum Pajak,Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 10

[13] Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 43

[14] Sjachran Basah, Op.cit., hal. 37

[15] E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips, Constitutional Law: An Outline of The Lawa and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law, edition, London: Longmans, 1965

[16] Alexander Hamilton, James Madison, John Day, The Federalist Paper, 1961, 456-466. dalam Susi Dwi Harijanti, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka: Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia”, paper 2003.

[17] Ibid. hal. 37

[18] M. Asrun, Krisis Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, ELSAM, Jakarta, 2004, hal. 553

KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship.

Read more...

SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM - PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM

1.Pengantar

Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Dengan sistem kamar ini hakim agung dikelompokan ke dalam lima kamar yaitu perdata, pidana, agama,tata usaha negara dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar.

Read more...